Anggota DPRD Jatim sebut Madura Ladang Money Laundering, Infrastruktur tak sesuai Hibah Rp.1 Triliun
Spekaljatim.blogspot.com Perkembangan pembangunan di Madura yang disebut masih memprihatinkan, mendapat sorotan dari Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi. Bahkan Mathur menduga bahwa Madura selama ini menjadi ladang empuk untuk pencucian uang (money laundering) dana hibah dari Pemprov Jatim.
Indikasi ini, dari analisa Mathur, lantaran di lapangan masih banyak ditemukan kondisi pembangunan infrastruktur di Madura yang memprihatinkan. Hal itu disampaikan Mathur saat menghadiri acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Diskusi Publik Dalam Mencegah Korupsi, yang digagas Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Korda Pamekasan di Hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, Minggu (19/6/2022).
Mathur dari juga anggota Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menyatakan, Pemprov Jatim menggelontorkan dana hibah untuk seluruh wilayah Jawa Timur setiap tahun antara Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun. Sementara danah hibah yang mengalir ke Madura berkisar antara Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun
“Besarnya dana hibah yang masuk ke Madura, tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Faktanya, kami temukan jalan di desa masih banyak yang rusak. Begitu juga irigasi untuk pertanian tidak jalan. Pembangunan untuk lembaga pendidikan, seperti Madrasah Diniyah dan Madrasah Ibtidaiyah, masih kesulitan untuk memperbaiki gedungnya. Ini sungguh miris,” papar Mathur.
Mathur menjelaskan, kenapa selama ini Madura menjadi sasaran sebagai tempat pencucian uang. Sebab jika masyarakat mengajukan dana hibah harus mengeluarkan uang. Apakah membayar di depan terlebih dulu, atau bayar belakangan setelah dana hibah itu turun. Tidak bisa dipungkiri, hal ini sudah menjadi rahasia umum.
Karena itu lanjut Mathur mendesak Pemprov Jatim agar mengumumkan mereka yang mendapatkan dana hibah di Jawa Timur lewat websitenya. Terlebih dana hibah yang mengalir ke Madura, juga diumumkan.
Sehingga masyarakat dapat mengotrol hasil pekerjaan dan realisasi dari dana hibah. Dan bila disembunyikan, maka peruntukan itu bisa tumpang tindih dengan dana desa dan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Dikatakan Mathur, hal inilah yang menjadi persoalan dan harus konsen untuk terus diawasi bersama. “Kami ingin ingin menggugah para aktivis, mahasiswa LSM, jangan sampai dibiarkan Madura menjadi tempat pencucian uang. Karena kondisi ini, tidak hanya dibaca masyarakat Jawa Timur saja, melainkan seluruh Indonesia, jika kita (Madura) merupakan penerima hibah setiap tahun dengan jumlah besar,” papar Mathur.
Ditanya siapa apa saja yang melakukan pencucian uang di Madura ini, Mathur berdalih ibarat seseorang yang kentut. Tidak bisa menemukan orangnya, tetapi kenyataanya menjadi pembicaraan banyak orang. Sebab praktik pencucian uang ini bukan dilakukan lembaga, tetapi personal.
Selanjutnya untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir, Mathut mengajak masyarakat bersama-sama mengontrol. Karena tugas mengawasi tidak bisa dibebankan kepada seorang anggota DPRD atau seorang kepala daerah, tetapi melibatkan semua elemen.
Ditegaskan pula, dana hibah yang dimaksud ini berbeda dengan dana yang dikucurkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim ke Madura. Itu murni APBD yang dikirim setiap tahun melalui instansi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), SDA, peternakan dan instansi lainnya.
Acara ini juga dihadiri Koordinator Daerah (Korda) Pamekasan, Musfiqul Khoir, juga kalangan aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, kalangan profesional, anggota DPRD Pamekasan, dan kalangan partai politik (parpol).
#Syamsuri
